Skandal Pasir Laut Nongsa Terbongkar, Kedok Revitalisasi Pelabuhan Rakyat di Kampung Melayu Batu Besar Nongsa Dipertanyakan
- account_circle Gunawan
- calendar_month Senin, 26 Okt 2026
- visibility 66
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BATAM, Deliknews.id| Proyek revitalisasi pelabuhan rakyat di *Kampung Melayu, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam* mendadak jadi sorotan tajam. Bukan karena pembangunannya, tapi karena aktivitas pendalaman alur dan pengerukan pasir laut yang diduga bermasalah.
Pantauan tim di lapangan,Jumat ((23 Oktober 2026)), aktivitas pengerukan berlangsung terang-terangan di siang hari. Material pasir laut yang diangkat dari dasar laut terlihat ditumpuk menggunung di lokasi proyek. Pertanyaannya: untuk apa pasir itu dan kemana akan dijual?
Di lokasi, sejumlah alat berat jenis Kobelco dan lori pengangkut material hilir mudik memindahkan pasir laut ke darat. Diduga kuat pasir tersebut akan diperdagangkan kembali.
Saat dikonfirmasi, seorang pengawas proyek yang enggan menyebut nama berdalih kegiatan tersebut adalah perbaikan pelabuhan rakyat milik nelayan.
“Ini pekerjaan perbaikan pelabuhan rakyat, sumber dana dari swadaya masyarakat. Kita juga dari HNSI,” ujarnya enteng.
Namun ketika ditanya soal perizinan lengkap, mulai dari izin keruk, pemanfaatan pasir laut, hingga izin pelabuhan, jawabannya justru blunder.
“Izin saya kurang tahu. Saya juga kenal dekat dengan pihak kepolisian,” kilahnya.
Selain pengerukan, di lokasi juga terlihat pemasangan tiang pancang beton atau piling di bibir pantai. Aktivitas ini jelas menyentuh ranah tata ruang laut, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan wilayah pesisir yang aturannya sangat ketat.
Sesuai aturan, setiap pembangunan atau revitalisasi dermaga dan pelabuhan rakyat WAJIB mengantongi:
1. Perizinan Berusaha lewat OSS
2. Kesesuaian Tata Ruang Laut
3. Persetujuan Teknis dari KSOP
4. Persetujuan BP Batam
5. Dokumen lingkungan hidup Amdal atau UKL-UPL
Jika pengerukan dan penjualan material pasir laut dilakukan tanpa izin, maka itu masuk kategori pelanggaran serius dan bisa dijerat sanksi pidana dan denda sesuai UU Minerba, UU Pesisir, dan UU Pelayaran.
Hingga berita ini naik, pengelola proyek dan oknum HNSI yang mengklaim proyek tersebut belum bisa memberikan dokumen perizinan resmi.
Warga Kampung Melayu Nongsa meminta instansi terkait – KSOP Batam, BP Batam, DLH, DKP, dan Ditpolairud Polda Kepri segera turun ke lokasi untuk memeriksa dokumen, menyegel alat berat jika tak berizin, dan menelusuri kemana aliran pasir laut yang ditumpuk itu dijual.
Jangan sampai revitalisasi pelabuhan rakyat hanya jadi kedok untuk bisnis pengerukan pasir laut ilegal yang merusak lingkungan pesisir Nongsa.
Pewarta: Gunawan
Editor : Fajar
- Penulis: Gunawan

Saat ini belum ada komentar