PPM Kepri Minta Aparat Serius Berantas Rokok Ilegal di Batam
- account_circle Gunawan
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- visibility 605
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Batam – Deliknews.id– Peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai di Kota Batam kembali menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap dugaan perdagangan produk tembakau yang tidak memenuhi kewajiban cukai.
Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Robin R. Purba, meminta aparat penegak hukum di Batam tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Sikap tegas tersebut disampaikan Robin pada hari Rabu 18 November 2026 di Sekretariat PPM Kepri.
Robin menilai, penanganan peredaran rokok ilegal harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan maupun operasi yang bersifat sementara.
Menurutnya, aparat perlu menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Terlebih, isu peredaran rokok tanpa pita cukai belakangan ramai diberitakan dan menjadi perbincangan masyarakat Batam.
“Aparat harus punya budaya malu. Jangan sampai peredaran rokok ilegal terus menjadi persoalan, sementara penindakannya tidak terlihat maksimal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Robin.
Ia mengatakan, PPM Kepri siap mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan peredaran rokok ilegal. Bahkan, melalui Resimen PPM yang memiliki sekitar 700 personel, pihaknya menyatakan siap membantu memberikan informasi terkait aktivitas yang diduga berkaitan dengan perdagangan rokok tanpa cukai.
Robin menegaskan, dukungan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan dan pemberantasan praktik perdagangan ilegal.
Informasi mengenai dugaan jalur distribusi, lokasi penyimpanan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat, menurut dia, dapat disampaikan kepada aparat berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, Ketua Biro Hukum PPM Kepri, Umar Faruk, S.H., mengingatkan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai memiliki konsekuensi hukum dan harus ditangani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Regulasi tersebut mengatur kewajiban di bidang cukai sekaligus ketentuan sanksi terhadap pelanggaran.
Karena itu, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tidak semestinya dipandang sebagai persoalan perdagangan biasa. Penanganannya perlu dilakukan melalui penelusuran terhadap seluruh mata rantai distribusi.
Mulai dari produsen, pemasok, gudang penyimpanan, distributor hingga jaringan penjualan perlu menjadi bagian dari pengawasan aparat apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
PPM Kepri juga berharap Bea Cukai dan kepolisian dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani persoalan tersebut. Penegakan hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, serta berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Robin menegaskan, penindakan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pihak yang terlibat. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara serius.
PPM Kepri berharap aparat tidak hanya bergerak ketika persoalan menjadi sorotan publik, tetapi juga konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan peredaran rokok ilegal di Batam.
(Gun/Tim)
- Penulis: Gunawan

Saat ini belum ada komentar