Soal Calon Pj Gubernur Aceh, Karimun Usman : Itu Hak Prerogatif Presiden

Share disini :

DELIKNEWS.ID, BANDA ACEH – Masyarakat di Aceh mulai membahas sosok calon Pj Gubernur Aceh hingga tahun 2024.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan PDIP Aceh H.Karimun Usman juga menanggapi soal Pj Gubernur Aceh itu adalah hak prerogatif presiden bapak Jokowi.

Menurutnya, siapapun yang diinginkan Presiden menjadi Pj Gubernur maka sah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku

Untuk diketahui, Hak Prerogatif dalam bidang hukum merupakan hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Sebut ayah Karimun

Selain itu, Presiden Jokowi dinilai sosok yang sangat mengenal karakteristik dan kearifan lokal Aceh karena telah lama tinggal di Aceh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kebijaksanaan Presiden tersebut tentunya dengan keputusan terbaik dengan berbagai pertimbangan, jadi kita tunggu saja kebijaksanaan tersebut. Biarkan mengalir sebijaksana mungkin.

Sebut Karimun PJ harus orang yang memahami Aceh . Adat istiadat dan syari’at Islam di Aceh , dia tahu ada persoalan yang belum diselesaikan Ada persoalan ekonomi makro Aceh, kemiskinan, pengangguran, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita yang rendah, kesehatan ada stunting, dan lainnya. Ini yang harus dibereskan.

PR ini harus tersampaikan, harus dibenahi kepada siapa pun yang menjadi PJ, dan mau menyelesaikan dalam waktu dua tahun. Itu untuk membangun fondasi tata kelola pembangunan dan pemerintahan yang baik dan menyelesaikan agenda makro. Paling tidak fondasinya sudah dimulai oleh PJ ini sebut Karimun ketua Dewan Pertimbangan kadin Aceh ..

Makanya kita berharap PJ ini tidak memiliki interes apa pun di luar interes itu. Dan kita berharap PJ yang diangkat itu betul-betul orang presiden. Kenapa? Kita berharap itu menjadi penghubung antara harapan masyarakat Aceh dengan negara: pemerintah pusat.

mudah berkomunikasi dengan stakeholder nasional dan tidak ada trouble (masalah) dengan interes politik dan apa pun secara kultural dengan Aceh bila perlu. Tapi punya komitmen untuk menuntaskan membangun fondasi agenda yang belum terselesaikan.

Sehingga kita berharap di transisi 2024 ini akan lebih mudah untuk menuntaskan agenda-agenda kesejahteraan dan kemasyarakatan Aceh.

Masalah poling-poling kandidat calon PJ gubernur Aceh yang mencuat di publik biarkan saja ..toh nantinya akan menjadi keputusan presiden Jokowi .

Maka dari itu kita harap pandemi COVID-19 bukan hanya di Aceh, tapi Indonesia dan juga dunia. Penanganan pandemi COVID-19 saya lihat juga tidak punya sensitivitas untuk itu, artinya ada rencana kerja yang konkret dalam konteks penanganan pandemi oleh pemerintah Aceh dan pusat tutup ayah .(Red)

Share disini :
error: Content is protected !!