oleh

Sejumlah Warga Laporkan Permasalahan PDAM ke MABES N.G.O Panca Didemo

-Berita, Daerah, Ragam-89 views

Deliknews.id, Pamekasan | Panca aksi demo di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan pada hari Selasa kemarin (7/9) oleh ratusan pelanggannya bersama Mabes N.G.O.

Masyarakat kini mulai memberanikan diri untuk menyampaikan permasalahan mereka terkait air PDAM kepada Mabes N.G.O.

Abdus Marhaen Salam (Wapres Mabes N.G.O) mengatakan, pasca demonstrasi masyarakat semakin banyak yang melaporkan masalah air PDAM.

“Pasca demonstrasi kita ke PDAM kemarin ternyata masih banyak permasalahan yang muncul, diantaranya dari masyarakat Desa Tlesah Kec. Tlanakan dan Desa Panglegur, mereka mengeluhkan mahalnya penyambungan ulang air yang mencapai Rp. 2.000.000,-,

Padahal mereka tidak pernah meminta untuk di putus, bahkan pihak Petugas sendiri tidak pernah  melakukan sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya terkait pemutusan ini,” jelas Marhaen di Kantor N.G.O Senin, (13/9/2021).

Terkait hal ini kami (Tim N.G.O.Red) mendatangi salah seorang pelanggan PDAM yang ada di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yakni A (inisial) untuk diwawancarai terkait air PDAM.

Dalam kesempatan itu A mengatakan bahwa ada 6 Pelanggan yang di putus dan hanya ada dua yang di sambung, kalau mau nyambung lagi maka harus bayar lagi.

“Itu yang di putus ada 6 Pelanggan, 2 rumah sudah disambung lagi, sementara sisanya tidak disambung kembali, kalau mau disambung lagi harus bayar lagi, padahal kami kan pelanggan lama,” terangnya.

Sementara itu, presiden Mabes N.G.O secara terpisah mengatakan bahwa sistem pengelolaan PDAM saat ini ada yang tidak sehat.

Melihat dari banyaknya persoalan PDAM yang dikeluhkan masyarakat ditambah lagi dengan meruginya PDAM, kuat keyakinan saya bahwa ada sistem pengelolaan yang tidak sehat.

Sementara Bupati sendiri Pada hari ini melaunching pendistribusian air bersih Tahun 2021, kami berharap air bupati ini tidak diambilkan dari sistem yang tidak sehat ini.

Lebih lanjut Wer Wer (sapaan akrab) berharap Direktur PDAM diganti atau pengelolaannya diserahkan kepada swasta jika pemerintah tidak mampu.

“kalau pemerintah sudah tidak mampu mengelola perusahaan air bersih milik pemkab ini, mending direkturnya diganti, kalau tidak ya bubarkan saja dan lebih baik di pihak ke tiga kan (di swasta kan), agar pengelolaannya lebih sehat dan dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar masyarakat tidak di rugikan akibat sistem PDAM yang tidak sehat ini,” pungkas Wer Wer. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed