Sehatkan Dan Waraskan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Mintanya Mahasiswa

Share disini :

Deliknews. id – Majalah Suara.Bogor, belum lama pada jumat 4 Maret 2022 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor turun aksi mendemo Dekan nya terkait tidak adanya transparansi keterbukaan, kini Senin 07 Maret 2022 kembali turun dengan gelombang yang lebih besar mendemo Dekan sekaligus Rektor.

Sebagai pakar hukum pencucian uang nasional, Dr. Yenti Garnasih, di demo mahasiswa penyebabnya mahasiswa menilai adanya dugaan bilamana Yenti Garnasih selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan tidak becus mengelola kampus. Beberapa layanan kemahasiswaan dikeluhkan. Seperti, fakultas lain di luar hukum sudah pertemuan tatap muka terbatas, hukum masih daring. Keluhan pengentrian nilai kerap jadi persoalan. Belum lagi buruknya tata pamong kepemimpinan. Seperti belum ada pergantian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dibiarkan kosong berlarut-larut. Hanya di isi pejabat sementara (pjs). Demikian pula mundurnya beberapa pejabat struktural Fakultas Hukum menghambat pelayanan akademik mahasiswa.

Tambahnya, Munjim Sulaeman selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan menilai, “kepemimpinan Yenti Garnasih sangat bobrok, sehingga kami mahasiswa yang menjadi korbannya”.

Hari ini dengan gelombang besar aksi ratusan demonstrasi mahasiswa hingga dosen. Raden Muhammad Mihradi, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan mempertanyakan, sejauhmana Yenti Garnasih dan jajarannya telah melaksanakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) terkait Merdeka Belajar.

Pada program itu terdapat Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Diantaranya, lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus dan praktisi mengajar di kampus. Saya melihat, dekan dan jajarannya kurang memperhatikan Delapan IKU tersebut. Terbukti minimnya kerjasama yang tertuang secara tertulis di masa kepemimpinannya dengan pihak ketiga. Hanya sebatas kegiatan webinar/seminar yang sering dilakukan.

Belum lama ini, redaksi menerima juga selebaran petisi dari dosen yang mempertanyakan terkait regulasi. Misalnya, soal ketentuan statuta Unpak di mana masa jabatan Dekan adalah lima tahun (2020-2025). Hal ini bermasalah, karena pada tahun 2024, usia Yenti Garnasih mencapai usia pensiun 65 tahun (lahir 11 Januari 1959). Akibatnya, terjadi kekosongan jabatan dekan di tahun 2025. Belum lagi ancaman rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sehat. Akibat tidak ada kebijakan percepatan penggantian dosen yang pensiun dan wafat.

Berbagai belitan persoalan di atas dapat berpengaruh negatif pada Akreditasi FH Unpak tahun 2023. Hal ini yang menjadi keresahan di kalangan mahasiswa dan dosen yang mendorong aksi untuk menggugat keberadaan dekan.

Acep Sanusi /Tim

Share disini :
error: Content is protected !!