PKPA PPKHI DPD Lampung Hadirkan Pemateri Dr. Idham Manaf, S.H, M.H

Share disini :

Bandarlampung – Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia DPD Lampung menghadirkan Pemateri Bpk Dr. Idham Manaf, SH., MH, Sabtu (19/2/2022).

Ahli Hukum yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan 2 priode di Lampung Selatan dan merupakan Dekan Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dengan moderator Bpk M. Rian Ali Akbar, SH. yang juga menjabat sebagai wakil ketua PPKHI DPD Lampung.

Sebelum memberikan materi Dr. Idham Manaf, SH., MH memberikan motifasi kepada seluruh peserta PKPA PPKHI DPD Lampung untuk bisa menjadi penegak hukum yang bisa membantu masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga hadirnya rekan-rekan Calon Advokat anggota PPKHI bisa berguna bagi masyarakat Indonesia.

Materi siang ini tentang Sistem Peradilan di Indonesia, apa pengertian Pengadilan dan Peradilan?

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan Umum (Sipil) dan Peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer (Khusus). Pengadilan Umum atau Pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil.

Kemudian beliau menjelaskan Tahapan Persidangan Pidana pada Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut :

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (jika ada);

2. Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum (jika ada);

3. Putusan sela (jika ada eksepsi);

4. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti);

5. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;

6. Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum;

7. Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum);

8. Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/Penasihat Hukum); dan Putusan Hakim.

9. Serta menjelaskan tentang Upaya Hukum Pidana

UPAYA HUKUM PRAPERADILAN.

UPAYA HUKUM BIASA.

a. Banding (Pasal 67 KUHAP)

b. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

UPAYA HUKUM LUAR BIASA.

a. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)

b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP).

Hadir mengikuti PKPA Bpk Desriadi, SH. Bpk Triyono MHD, SH. Bpk Ujang Bambang A, SH. Bpk Muhammad Haidir, SP.,SH. Bpk Diego Pratama, SH. Bpk Syafrico, SH. Bpk Ridhwan, SH. Bpk Ginanjar KS, SH. dan di Hadiri oleh Ibu Dr. Dwi Putri Melati, SH.,MH dan Ibu Dr. (c) Nitaria Angkasa, SH.,MH.

Penulis : Rilis, Edi

Share disini :
error: Content is protected !!