Pakar Hukum Pidana Asal Kepulauan Angkat Bicara Terkait BLT – DD Saseel Yang Diduga Dapat Merugikan Negara

Share disini :

Deliknews.id | Sumenep – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saseel menyebut penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada BLT – DD Tahun 2022 dinilai tidak sesuai aturan yang ada, proses penetapan KPM BLT – DD Tahun 2022 tidak melalui Musyawarah Desa ( Musdes ) Saseel, Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur 24/03/2022.

Ini Cacat prosedur, sudah saya sarankan kepada Kades Saseel Ahmad Taufik, agar mengadakan Musdes tentang penetapan KPM pada BLT DD Tahun 2022 Desa Saseel, sehingga data penerima bantuan tidak tumpang tindih. Namun tidak direspon ada apa,” kata Parlan, ketua BPD Desa Saseel Senin (21/3/2022).

Dengan Tidak dilakukannya Musdes dalam Penetapan KPM BLT – DD Tahun 2022 Tahap.1, Dari Daftar Nama – Nama KPM BLT – DD Tahun 2022 ditemukan Mayoritas Keluarga Terdekat KADES juga daftar KPM Pada BLT DD Tahun 2022 Tahap 1, Banyak ditemukan  sebagai penerima BANSOS : BPNT, PKH dan BST. ” Katanya.

Dalam hal ini Kades Desa Saseel Ahmad Taufik saat dikonfirmasi melalui aplikasi W.A sama sekali tidak menjawab namun dibaca.

Disisi lain Pakar Hukum Pidana asal kepulauan Kangean yang juga Sekjen DPC SKPPHI ( Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia ) Verri Iswahyudi menegaskan dua hal dalam perspektif regulasi terkait BLT – DD Artinya, mengacu pada apa yang diatur di dalam peraturan perundangan. Sedangkan persoalan bagaimana implementasinya di desa kita harus mendapatkan pengetahuan yang utuh. dengan mempertemukan apa yang diatur dalam peraturan ( LAW IN BOOK ) dan apa yang senyatanya dilaksanakan ( LAW IN ACTION ). Sehingga dengan cara ini, kita akan mengetahui permasalahan yang sesungguhnya terjadi akibat perbenturan antara DAS SOLLEN dengan DAS SEIN. DAS SOLLEN artinya sesuatu yang diharapkan dalam peraturan. Sedangkan DAS SEIN adalah fakta yang sesungguhnya terjadi.

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Untuk itu diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara adil juga tertib tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang tepat proses, dan tepat laporan secara administrasi.

Alasan hukum guna menimbang diterbitkannya Permendes di atas bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Apa yang dimaksud dengan dana desa ? Saya perlu menjelaskan hal ini, karena dalam realitas masyarakat masih banyak yang salah sangka terhadap apa itu dana desa dan dari mana sumbernya. Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan Mengacu pada peraturan di atas bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditranfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa.Dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBK. Sehingga, tidak subordinasi, melainkan koordinatif dengan Pemerintah.

Siapa keluarga miskin atau orang miskin ? Dan untuk menentukan siapa orang miskin atau keluarga miskin kadangkala menjadi perbedaan pendapat diantara kita.

Dalam konteks BLT – DD perlu penjelasan dan penegasan secara regulasi siapa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa. Hal ini penting untuk mengakhiri perbedaan pendapat yang tak berdasar dan sekaligus agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari. Terkait hal ini, dalam Permendes 6/2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian / pekerjaan , orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis.

Itu kriteria penduduk miskin atau OMB yang dimaksud Permendes.

Dalam pandangan saya ketentuan ini harus menjadi panduan utama bagi setiap kepala desa diseluruh Indonesia saat ini bukan dari indikator – indikator yang lain. Artinya terkait BLT – DD harus melalui musdes dan penetapan, dan jika tidak DPRD Kab. Sumenep harus mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada Kepala Desa tersebut juga pk camat. Kejaksaan Negri juga harus segera menyelidiki kasus BLT – DD yang tidak prosedural ini karena diduga kuat dapat merugikan Negara ( Korupsi ) Hal ini sesuai dengan asas hukum, LEX SPESIALIS DEROGATE LEX GENERALIS. ( Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum ) Bicara dana desa dan BLT – DD secara hukum tidak cukup pak waktunya untuk kita bedah, kita ketemu dilain kesempatan ya, ” Lanjut Verri sang mantan Ketua Gerakan Anti Narkotika Jawa Timur ini.

maka rujukan utamanya adalah Produk Hukum dari Kementerian Desa, ” Tutup pemilik nama lain Verri Karaeng Indonesia 001 kepada awak media sambil tersenyum.(Red)

Share disini :
error: Content is protected !!