MPD MEMINTA BANTUAN KHUSUS KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU UNTUK DESA SEBAIKNYA DIHENTIKAN 

Share disini :

DELIKNEWS.ID, Pekanbaru – Masyarakat Pemerhati Demokrasi Riau (MPD) meminta bantuan khusus keuangan pemerintah provinsi Riau untuk desa, sebaiknya dihentikan karena mubazir dan banyak bermasalah.

Menurut James Bond.S.IP,.M.IP Pengamat Politik muda Riau, ya benar saja Tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang jelas dari Pelaksanaan BKK Propinsi ke desa sebaiknya BKK ini dihentikan saja.karena hanya menimbul kan polemik dan masalah di desa terkait juknis dan penggunaan dana BKK tersebut,”ucapnya kepada media Rabu 23 Febuari 2022.

Sebab dana BKK tersebut di arahkan sebagian besarnya untuk penyertaan modal bumdes, Alhasil semua desa terpaksa membuat bumdes dan buat usaha tanpa Perencanaan yang jelas dan analisa usaha yang jelas.

James mengatakan secara kwantitas memang jumlah bumdes bertambah tetapi secara kualitas dan kebermanfaatan bumdes sebagai penghasil PAD tidak terwujud justru bumdes malah menjadi benalu bagi desa,”ujarnya.

James Bond.S.IP,.M.IP yang juga sebagai ketua divisi humas advokasi dan hubungan antar lembaga (MPD RIAU) Mengatakan Harus nya pemberian bantuan keuangan yang sudah berjalan 3 tahun ini harus punya monitoring dan evaluasi yang jelas sehingga tahu mana desa nya yang perlu di beri bantuan lagi dan mana yang harus di stop.

James melihat justru beberapa bumdes potensial harusnya diberikan dana yang lebih karena prospeknya jelas, Bukan malah menyamaratakan semuanya dan akhirnya yang jelas bermasalah pun tetap dikucurkan BKK dengan juknis tetap sebagian besar penyertaan modal bagi bumdes.

“Silahkan turun kedesa desa terdekat lihat laporan keuangan Bundes selama 3 tahun ini, akan jelas terlihat bahwa hampair sebagian besar penyertaan modal bumdes yang berasal dari BKK propinsi gagal total dan sebagian besar berpotensi masalah hukum,” Tukasnya.

Lanjut nya,” Dikarenakan BKK propinsi ini tidak mempunya konsep yang jelas dan diduga hanya terkesan politis maka kami minta Pemprov menghentikan BKK ini, atau menganti konsep BKK ini menjadi bantuan biasa kedesa sehingga desa bebas menggunakan kannya sesuai kewenangan desa yang diatur dalam UU desa. Sebaiknya dihentikan saja dulu karena mubazir dan kasihan kalau desa nantinya terjerat kasus hukum karena pembinaan yang tidak jelas dari propinsi sebagai pemberi bantuan khusus ini.

“Adanya klaim bahwa bankeu selama 3 sudah meninggkatkan status desa adalah klaim dan tidak bisa dipertangung jawabkan sebab perkembangan status desa itu diukur dari Indeks desa membangun yang terdiri dari indekk ketahanan sosial indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

IDM ( IKS+ IKE+ IKL) dan masing masing indeks itu terdiri dari berbagai macam instrumen sementara bumdes hanya salah satu instrumen dari indek ketahanan ekonomi (untuk lebih jelasnya baca permendesa terkait Indeks desa membangun),” tutur james,

Sederhana nya saja untuk membuktikan bahwa itu klaim bahwa persentase peningkatan PADes yang dihasil kan oleh bumdes tidak terdengar signifikan dengan adanya BKK tersebut artinya klaim keberhasilan BKK ini dalam menaikkan status desa sama sekali tidak bisa dipertanggng jawabkan secara ilmiah dan matematis Status desa.

1. Desa sangat tertinggal
2. Desa tertinggal
3. Desa berkembang
4. Desa maju
5. Desa mandiri

Nah, sambung james level desa tertinggi itu adalah desa mandiri.dan tingkat efektifas dan efisiensi bantuan tersebut cacat. Untuk itu kami memintah kepada pemerintah provinsi riau agar segera mengevalusi atau lansung menghentikan bantuan keuangan tersebut,” tutup nya. (**)

Share disini :
error: Content is protected !!