KPK RI Turut Awasi Proyek Rp 178 Miliar Mega Proyek Multiyears Di Gayo Lues,Provinsi Aceh

Share disini :

Banda Aceh – Praktisi Hukum,M Purba,SH meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dijakarta agar turut mengawasi proyek multiyears (tahun jamak) senilai Rp 178 Milyar terhadap pekerjaan Peningkatan  Jalan Batas Aceh Timur -Pining – Blangkejeren pelaksana PT Guna Karya Nusantara KSO,PT Maju Perdana Abadi dikabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

“Pengawasan terhadap proyek tahun jamak di Gayo Lues ini guna memastikan semua tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan,” kata Purba , di Banda Aceh, senin(14/02/2022).

Menurutnya, pengawasan terhadap proyek tersebut juga dimaksudkan agar nantinya tidak ditemukan kerugian keuangan negara di dalam kegiatan proyek tersebut, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap konsekuensi hukum kepada pelaksana proyek termasuk pejabat pemerintah.

Sebagaimana dalam pantauan kita ada bagian badan jalan yang jelas terlihat sudah ada retakannya,disamping itu juga masih ada badan jalan yang belum tersentuh sama sekali dikerjakan dan pekerjaan peningkatan jalan ini juga terkesan zig zaq.

Selain itu, kata purba proyek tahun jamak yang sudah dimulai pelaksanaan tendernya pada tahun 2020 Lalu,juga diharapkan dapat terlaksana dengan baik, serta mendapatkan pengawasan ketat dari Pemerintah Aceh dan BPKP (Badan Pengawasan Keuntungan dan Pembangunan Provinsi Aceh.

“kita tidak ingin proyek tahun jamak yang menghabiskan anggaran Rp 178 Milyar tersebut bermasalah di kemudian hari,” kata purba menegaskan.

Karena itu, ia berharap fungsi pengawasan bekerja secara maksimal agar melakukan pengawasan, sehingga dipastikan tidak ditemukan kerugian keuangan negara nantinya.

Kita semua berharap agar proyek yang mengalokasikan dana yang besar tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dengan kualitas yang baik.

Arief Nurcahyo Kasatgas 1.2 Korsup KPK wilayah  Aceh,Senin (14/2/2022)  yang diminta tanggapannya via WhatsApp atas proyek Multiyears yang ada di provinsi Aceh tersebut mengatakan akan turut mengawasi proyek Multiyears tersebut untuk mempersempit ruang gerak  agar tidak terjadinya indikasi korupsi dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan dimaksud.(***)

Share disini :
error: Content is protected !!