MEDIA INFORMASI TERPERCAYA

Ketua BPD Desa Lolohowa : INSPEKTORAT KAB. NISEL SEGERA PERIKSA PENGGUNAAN DD/ADD 2020 DESA LOLOHOWA YANG DIDUGA DIPERGUNAKAN KEPENTINGAN PRIBADI KADES

Share disini :

NIAS SELATAN I DELIKNEWS.ID – Semenjak Anggaran Dana Desa dan ADD bertambah dari Pemerintah Pusat dan Daerah, maka hampir seluruh Desa di Negeri ini, penggunaan DDS maupun ADD oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran banyak bermasalah, sehingga kerap kepala Desa diperiksa oleh Inspektorat dan berujung diperiksa Aparat Hukum.

Yanuari Halawa selaku Ketua BPD Desa Lolohowa, Kec. Lolowau, Kab. Nias Selatan didampingi Anggota BPD menerangkan bahwa terdata beberapa jenis nilai anggaran yang diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi Tafakhoi Halawa selaku Kepala Desa tanpa diketahui oleh Masyarakat maupun Aparat Desa, tegas Ynauai Halawa dalam jumpa PERS di Lolowau minggu lalu.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua dan Anggota BPD menuturkan ada beberapa rincian dugaan korupsi Keuangan Dana Desa Lolohowa yang dipertanyakan Ketua BPD bersama aanggota kepada Kades Tafakhoi Halawa antara lain :

1. Di APBDes Lolohowa kegiatan Fisik peningkatan Jembatan sebesar Rp 100.9 (seratus sembilan juta rupiah).

2. Dana Kepemudaan sebesar 10 juta rupiah tidak jelas.

3. Dana Pembentukan BUMDES 3 Juta rupiah tidak jelasl.

4. Dana bantuan Covid-19 senilai 95 jutaan, dan ditambah Sisa BLT darurat senilai Rp 26 juta rupiah tidak jelas, di duga telah di gelapkan Tafakhoi Halawa.

5. Uang Tunjangan BPD selama 3 bulan berturut-turut, sebanyak 8 Jutaan diduga digelapkan,” sebut Ketua BPD pada media Selasa (18/05/21).

Yanuari Halawa Ketua BPD beserta Seluruh Anggota berharap agar Inspektorat Nias Selatan bisa mengambil sikap tegas dalam kasus ini,

” kalau tidak, masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan, di sinyalir ada unsur kesengajaan Inspektorat untuk melindungi korupsi Dana Desa Lolohowo.” Tegas Yanuari.

Tafakhoi Halawa Kepala Desa, bahwa dirinya sudah membuat surat perjanjian kepada masyarakat, Camat dan Ketua BPD beserta Anggota, tanggal 12 april 2021, bahwa Dana Desa yang selama ini digunakannnya, akan di ganti atau di kembalikan ke Kas Desa, namun jika perjanjian tersebut tidak ditepati, maka kasusnya akan lanjut dan di kembalikan ke Inspetorat Nias Selatan.

U. Nauli R. Hsb, S.H., Sekum DPP NGO Lembaga Indpenden Pengawasan Pejabat & Aparatur Negara Sumatera Utara ( LIPPAN SU ) meminta agar Pihak Inspektorat Kab. Nias Selatan agar Transfaransi dalam memeriksa persoalan Dana Desa maupun ADD di Nias Selatan khususnya di Desa Lolohowo, ” Karena Penggunaan DD maupun ADD Ta. 2020 serta Penyaluran bantuan BLT Dana Desa maupun Biaya Penanggulangan Covid 19 telah dicurigai warganya sendiri maupun BPD, sehingga antar warga di Desa dimaksud bisa saling menjaga kekondusipan di tengah masyarakat di Desa.” Pungkas Uba.

” Yah kalau memang ada kesalahan dari penggunaan Dana Desa ataupun ADD nya silakan saja dilanjutkan ke Aparat Hukum yang menanganinya, sehingga tidak ada kesan buruk dimata warga kepada Pemeintah Daerah yakni Kepala Inspektorat Daerah Nias Selatan.” Demikian tutur Uba (28 /04-2022) di Medan. (Yanuari Giawa)

Share disini :
error: Content is protected !!