oleh

Kejari Aceh Tenggara Tetapkan Mantan Bendara UGL Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibbah

DELIKNEWS.ID, KUTACANE  – Syaifullah SH Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara  menyampaikan   bahwa RD Mantan  bendahara  Yayasan Pendidikan Gunung Lauser, Aceh Tenggara sebagai tersangka dalam kasus  dugaan korupsi dana hibah dari APBN  dan APBK  mulai tahun 2018 hingga 2020.  Penetapan  (RD) sebagai tersangka pada Rabu (12/1/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Syaifullah, didampingi Kasi Pidsus Dedet Darmadi menyampaikan,  kerugian negara akibat kasus  ini  mencapai Rp 1,3 miliar.
 Sejauh Ini Jaksa belum menahan RD.

Baca Juga :   Sekda Pimpin Apel Perdana 2022, Berharap Terus Ciptakan Inovasi Bermanfaat Bagi Masyarakat

   RD tidak transparan dalam mengelola dana bantuan bersumber dari APBN tahun 2018, 2019 dan 2020 lalu, dengan total nilai Rp 5,4 miliar lebih. Rincinya,  pada  2018 Yayasan Lauser menerima Rp 1.4 miliar  sumber  dana Desa APBN, di tahun 2019  mendapat dana hibah Pemkab  Aceh Tenggara sebesar Rp 2,5 miliar dan pada  2020 kembali mendapatkan kucuran Rp 1,5 miliar.

Baca Juga :   Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag, Terima Penghargaan The Inspiring University Leader of the Year 2021

“Dana Hibah yang dikelola yayasan tersebut tidak transparan dan  tanpa audit akuntan publik. Hal itu melanggar pasal 52 UU No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Setelah dihitung Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) muncul kerugian  Rp 1,3 miliar,” kata Syaifullah.

Kesalahan lain RD, sebutnya   tidak pernah dilakukan rapat pembina dihadiri 2/3 dari jumlah anggota pembina. Kemudian tidak mampu membuktikan penggunaan anggaran dengan kwitansi.

Baca Juga :   Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Gerakan Vaksinasi Nasional

RD disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Huruf b UU No. 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana di ubah dan ditambahkan dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 . Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pidana. (Kasirin Sekedang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed