Cabor di Muba Minta KONI Sumsel Gelar Raker dan Musorkab

Share disini :

DELIKNEWS.ID, Palembang – Sekretaris umum (Sekum) KONI Sumatera Selatan Suparman Roman, Rabu (23/3) menerima pengurus cabang olahraga (cabor) yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu (23/3/2022).

Sekretaris Cabor Forki Muba Wahid Widodo mengatakan, kedatangannya dalam rangka mempertanyakan perpanjangan SK Ketua KONI Muba, dan meminta KONI Sumsel mendesak KONI Muba menggelar rapat kerja (raker) dan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab).

“Pada tanggal 9 Februari 2022, SK Ketua Muba sudah habis, makanya kami datang ke KONI provinsi agar mendesak KONI Muba menggelar rapat kerja, dan Musorkab, dan desakan ini sudah disepakati 25 cabor di Muba,” ujarnya.

“Kami minta KONI Sumsel mendesak agar KONI Muba segera menggelar rapat kerja dan Musorkab,” tambahnya.

Sementara di tempat yang sama, Sekretaris Cabor Panahan Ibnu Marwoto menuturkan, jika diakhir masa jabatan Ketua KONI Muba, sampai saat ini belum digelar raker dan Musorkab.

“Kami dari cabor minta proses raker dan Muskorcab dipercepat, agar proses penganggaran tidak terganggu, sehingga proses pembinaan prestasi atlet tetap berlanjut,” terangnya.

Dengan kedatangan para cabor di Muba, Sekum KONI Sumsel Suparman Roman menyampaikan bila telah menerima dan menampung aspirasi pengurus cabor di Muba.

“Untuk legalitas pengurus KONI Muba tidak perlu diperdebatkan lagi, karena berdasarkan AD ART KONI Sumsel memungkinkan memberikan perpanjangan. Ini biar tidak terjadi kekosongan, batas akhir 9 Agustus 2022,” katanya.

Suparman menegaskan, tidak ada batasan waktu terkait pelaksanaan raker dan Musorkab selagi batasan waktu SK perpanjangan.

“Kita akan mendorong KONI Muba segera melaksanakan rapat kerja. Dan di raker inilah akan menentukan kapan Musorkab akan dilaksanakan. Jadi segara kita akan mengundang Ketua KONI Muba, untuk diajak bermusyawarah. Kita ingin penyelesaian secara baik,”jelasnya.

Dan masalah anggaran di KONI Muba, Suparman menerangkan bila KONI provinsi tidak bisa masuk ke ranah tersebut.”Masalah anggaran hibah itu ditangan kepala daerah,” pungkasnya.  (Ocha)

Share disini :
error: Content is protected !!