oleh

Badan Pusat Recklessering RI Meminta Kapolda Kalteng Segera Usut Tuntas Dugaan Tambang Galian C Ilegal di Wilayahnya

DELIKNEWS.ID, Palangkaraya – Sejumlah Aktifitas Galian C  Diduga Tidak Mengantongi Izin terletak Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dimanah salah satu “Tambang Illegal” itu kuat dugaan adalah milik oknum aparat Kepolisian yang diduga kuat milik R.

Dari informasi yang dihimpun, Menurut Warga Sebut Saja Dedi (nama samaran) Mengatakan bahwa “aktifitas Tambang Tersebut sudah lama beroperasi namun diduga belum mengantongi izin, tapi sangat disayangkan kok masih saja berjalan lancar dan beroperasi.” Ungkapnya.

Seperti dilansir oleh media penanews  Investigasi, di lokasi itu juga Terdapat alat berat sedang beroperasi di lokasi tambang galian C, padahal area tersebut termasuk area hutan lindung.  

Berdasarkan informasi salah satu pekerja sebagai pendampingan alat berat, menerangkan bahwa, “alat berat berupa excavator dan Usaha Tambang Galian C itu milik seorang Oknum anggota reskrimsus Polda Kalteng.” Katanya seperti dilansir oleh media Penanewinvestigasi.

“Tambang Itu Milik Pak (red. Insial R).” tutur pekerja dan di benarkan oleh saudara masran dan ho hartono.” Tambahnya.

Saya tegaskan selaku kaperwil media Pena news insvestegasi com.

“Saya berjanji akan segera mengklarifikasi serta  mengkoordinirkan situasi dan pemberitaan tersebut agar bisa saling memahami dan saling mengklarifikasi dalam suatu penulisan berita, bila ada kesalah pahaman atau pun mis komunikasi agar kita duduk bersama sama bergandeng tangan serta diluruskan secara baik baik pula, agar tidak menjadi komplik salah paham serta mis komunikasi yang berdampak buruk terhadap jalinan satu mitra kerja antar Jurnalis, Media serta Pemda dan pihak jajaran Polda Kalteng, saya berharap dengan kejadian ini agar bisa di tindak lanjuti.” Janji dan sekaligus harapan  irawatie.

“Harapan saya selaku Kaperwil penanewsinsvestegasi com, agar oknum oknum tersebut bisa di klarifikasi dan di konfirmasi kebenaranya.” Harap Irawatie.

” Namun  nama Pa Irwasda dan Wadireskrimsus  itu wajib kita telusuri, apakah keterangan dari pekerja itu benar atau tidak bahwa  adanya dugaan Keterlibatan oknum anggota juga menjadi bahan buat saya lebih dalam menginvestigasi serta menyelidiki kebenaranya.” Tegas Irawatie.

“Saya pribadi merasakan pula apa yang dirasakan masyarakat akibat pandemi ini, jadinya saya harap periksa nama oknum anggota-anggota tersebut .” Pinta irawatie.

Selain oknum anggota reskrimsus  masih di kelurahan Sabaru , terdapat juga Tambang yang di duga juga belum kantongi ijin, berdasarkan informasi yang dihimpun dan pengakuan pekerja yang ada di lokasi ,bahwa lahan tersebut adalah  milik Hartono dan juga sebagai milik Alat berat Berupa Excalator.

Sementara Hartono Dikonfirmasi, dia menuturkan, Galian C tersebut belum mengantongi ijin sama sekali bahkan terkesan di bilangan Illegal.

“Saya tahu Galian C yang kami kerjakan gak ada ijin nya.” Katanya dia yang sering disapa Tono melalui pesan singkat WA.

Selain tono, Masran yang mengaku sebagai pengawas alat berat itu dirinya juga mengatakan hal yang sama, tambang galian c itu belum mengantongi izin.

Di tempat terpisah, Kapolsek Sabangau IPDA Anastasya Helena Rompas , SH, menuturkan dan menghimbau kepada masyarakat khususnya pengusaha Tambang Galian C yang berada di Kecamatan Sabangau agar jangan merusak areal hutan lindung yang Berada di Kecamatan Sabangau.

“Mari Kita sama-sama jaga dan Jangan Merusak Hutan Lindung, apa lagi itu masuk wilayah saya,” Tegas Kapolsek Sabangau yang baru 1 bulan menjabat itu.

Sementara itu, Menyikapi hal tersebut diatas Chandra Makkawaru, S.PD, SH Pengurus Badan Pusat Recklessering RI sangat menyayangkan keterlibatan Oknum anggota yang diduga berinisial R dari Polda – Kalteng dalam mengelola Tambang Galian C yang diduga Ilegal,

” Ini tidak bisa dibiarkan, harus diproses segera, seharusnya anggota itu mengamankan para pelaku tambang galian C yang tidak mengantongi izin, kalau ketahuan melanggar hukum tidak mengantongi izin sebagaimana yang sudah diatur yakni menyiapkan dokumen berupa beberapa izin diantaranya : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.” Terang Chandra Makkawaru.

Sebagai mana kita ketahui bersama kalau Penambangan Liar ini sangat berdampak buruk dan merusak alam, ketika musim hujan tiba besar kemungkinan akan mengakibatkan bencana alam berupa longsor, dengan longsor ini bisa menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian materi dan bahkan bisa merenggut nyawa orang yang ada disekitarnya.

“Sehingga Saya berharap Kepedulian serta Keseriusan Pada Kapolda Kalteng untuk memerintahkan anggotanya untuk menindak tegas para pelaku Tambang Galian C yang tidak mengantongi izin, terlepas siapapun itu, tidak pandang bulu, mau dia pejabat, mau dia aparat ya semua harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jangan ada kesan pembiaran, kami tidak mau lihat ada diskriminasi dalam pelaksanaan atau penerapan hukum, hukum jangan hanya tajam kebawah  tapi tumpul keatas,” Tutup Irawatie.

Kalau Merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.”

Kerusakan lingkungan karena penambangan dan pengerukan bahan galian C sebagian besar diakibatkan dari kurangnya mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan dalam perencanaan, pengoperasian dan perlakuan perbaikan pascapenambangan. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh operasi kecil, besar dan mekanisasi penambangan atau oleh dampak kumulatif dari operasi kecil yang dilakukan secara terus menerus.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan galian C di beberapa kabupaten/kota saat ini sudah relatif sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan masih adanya beberapa penambangan galian C yang menyalahi prosedur, karena dilakukan tanpa adanya perencanaan, serta tidak adanya izin dari Pemerintah Daerah setempat. Akibatnya, kegiatan tersebut relatif dapat merusak bentang alam dan menyisakan tebing curam.” (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed