ASPRINDO SAMBUT POSITIF STANDAR PROKES BARU, UNTUK DORONG GELIAT UMKM

Share disini :

JAKARTA – Pemerintah secara bertahap mulai memberikan lampu hijau untuk berbagai aktivitas tanpa harus menggunakan tes kesehatan antigen dan PCR bagi masyarakat yang sudah menerima vaksin 1 dan 2 Covid-19.

Ketentutan itu antara lain tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dan SE Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan dengan Transportasi Perkeretaapian.

Beleid yang berlaku sejak 8 Maret (pesawat udara) dan 9 Maret (kereta api) itu tentu saja disambut gembira kalangan pengusaha. Salah satunya oleh Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia).

“Ketentuan ini semoga bukan sebatas pada penumpang, tapi segera diberlakukan ke aktivitas yang lain. Ini akan menghidupkan kembali usaha yang selama ini matisuri,” ungkap Jose Rizal, Ketua Umum Asprindo, saat ditemui usai mengikuti rapat di Kementrian Pariwisata di bilangan Cikini Jakarta, Kamis (10/3).

Jose mengakui bahwa pengusaha di bawah binaan Asprindo banyak yang usahanya lumpuh selama pandemi. “Anggota Asprindo kebanyakan UMKM. Dan usaha mereka umumnya dihidupkan aktivitas perjalanan dan pariwisata. Jika pariwisata lumpuh, usaha mereka pun ikut lumpuh.”

Karena itu, Jose sangat bersyukur ketika menyaksikan Menparekraf Sandiaga Uno tanpa kenal lelah mengupayakan kembali menghidupkan pariwisata. “Kami mendukung penuh pak Sandi. Bukan apa-apa. Asprindo punya kepentingan di situ, khususnya dalam menghidupkan usaha kecil.”

Sebagaimana diketahui, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau Rp8.573 triliun pada awal tahun 2021. UMKM menyerap 97% dari total angkatan kerja. “Jika UMKM lumpuh, bayangkan berapa tenaga kerja yang terdampak. Selama pandemi, ada yg bahkan kehilangan mata pencaharian sama sekali,” ungkap Jose.

Terdepan dan Terluar

Saat ini Asprindo menjalin kerjasama dengan Kemenparekraf RI untuk membantu mengakselerasi geliat pariwisata. “Pak Sandi sedang fokus pada 5 destinasi super prioritas dan mengembangkan desa wisata. Asprindo tahun ini mencoba fokus pada desa wisata di perbatasan RI, di pulau-pulau terluar dan terdepan. Selain menjaga kedaulatan, pulau-pulau terluar jarang tersentuh,” ujar Jose.

Ia mencontohkan pulau Miangas di ujung utara yang berbatasan dengan Filipina. “Kami baru saja membahas Miangas dan Kabupaten Talaud pada umumnya. Daerahnya sangat indah, tapi sama sekali belum tersentuh untuk dikembangkan.” Di bawah koordinasi Pemda Talaud dengan pengurus DPW Sulawesi Utara, Asprindo mencoba mengidentifikasi peluang pariwisata dan ekraf di Talaud.

“Sebelum Talaud, kami juga sudah memfasilitasi diskusi Pemda Kalimantan Utara, dan mencoba mengembangkannya dengan bekerjasama Asprindo DPW Kaltara. Karena kami melihat saat ini, desa wisata Kaltara belum terdaftar sama sekali di Kemenparekraf.”

Jose melihat, pengembangan Cross Border Tourism lebih strategis untuk dikembangkan di masa pandemi yang mulai melandai ini. “Pariwisata di perbatasan akan memancing kunjungan wisatawan dari negara tetangga, menjaga kedaulatan, sekaligus menghidupkan ekonomi kreatif di wilayah itu.”

Bagi wisatawan domestik sendiri, menurut Jose, ini juga daya tarik, karena sekali berkunjung, mereka punya peluang untuk mengunjungi juga negara tetangga. “Orang Indonesia ‘kan ada yang baru merasa melakukan perjalanan jika menjejakkan kaki di negara lain, meski negara kita jauh lebih indah,” senyumnya.

Jose berharap ada perlakuan khusus untuk wilayah-wilayah perbatasan, meskipun saat ini mungkin belum masuk dalam perencanaan Bappenas. “Tugas kami, ikut meyakinkan pemerintah, bahwa ini penting dan strategis. Ini bagian dari perjuangan Asprindo untuk mengembangkan usaha, khususnya UMKM sekaligus menjaga kedaulatan. Eh, tapi meski pemerintah sudah longgar menyikapi pandemi, tetap jaga prokes, ya!” pungkasnya. (***)

Share disini :
error: Content is protected !!